UU Negara Muslim mengenai Poligami

Tidak sedikit orang yang menyatakan ketidaksetujuannya jika poligami dilarang oleh Negara. Dalam pandangan mereka, yang perlu dilakukan ialah memberi syarat ketat kepada lelaki yang ingin berpoligami. Jika melanggar, maka ia harus dikenai sangsi berat. Ada beberapa hal menarik untuk menilai kembali pandangan seperti ini. Apakah KHI (Kompilasi Hukum Islam) 1991 tidak menerapkan syarat ketat bagi yang ingin poligami? Bagaimana pula UU di negara-negara Islam memandang poligami ini? Dan benarkah Islam membolehkan poligami?

KHI 1991

Pasal 55 sampai pasal 59 KHI 1991 menetapkan syarat ketat bagi para lelaki yang akan poligami. Bahkan, saya menilai hampir mustahil seorang lelaki dapat memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam KHI. Pasal 55, misalnya, ayat 2 menyebutkan bahwa lelaki yang akan poligami harus adil kepada isteri dan anaknya. Jika tidak adil, maka orang tersebut dilarang berpoligami (ayat 3). Masalahnya bagaimana membuktikan seorang itu adil atau tidak?

Tidak ada satu pun institusi di negara ini yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Adil (SDA). Adil merupakan sifat dan kualitas seorang yang tak dapat dinilai oleh siapapun. Dalam hal ini Allah swt dengan jelas mengatakan dalam QS.4:129 bahwa lelaki tidak akan mungkin berbuat adil. Allah menggunakan kata “lan” dalam ayat itu. Di dalam tata bahasa Arab “lan” adalah huruf yang meniadakan (harf nafyin) untuk selamanya yang berarti “selamanya tidak akan.”

Mari kita lihat satu contoh lagi betapa KHI 1991 mempersulit poligami. Dalam pasal 57 disebutkan tiga kondisi yang membolehkan lelaki poligami yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama: isteri tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai isteri atau sakit yang tak dapat disembuhkan atau mandul. Dengan salah satu dari ketiga alasan ini, suami ‘diizinkan’ ,atas nama hukum, untuk poligami. Persoalannya, benarkah alasan lelaki yang poligami disebabkan oleh salah satu di antara ketiga alasan itu?.

Pada kenyataannya, hampir semua lelaki yang poligami mempunyai isteri yang sempurna: ibu rumah tangga yang baik, melahirkan anak yang lucu dan sehat. Sebaliknya, tak sedikit rumah tangga yang tak dikarunia anak atau pasangannya sakit berkepanjangan mereka tetap hidup bersama dan setia. Bukankah makna agung dari pernikahan ialah susah dan senang ditanggung bersama?.

Apa perlu sangsi berat? Masalahnya bukan pada memberikan sangsi berat terhadap pria yang berpoligami, tapi wanita selalu menjadi korban dari praktek itu. Untuk memberikan perlindungan terhadap wanita, maka negara harus melarang poligami. Sebagai perbandingan kita akan melihat undang-undang negara-negara muslim lainnya dalam memandang poligami ini?

Negara-negara Muslim

Tunisia, selain Turki, adalah negara muslim yang melarang poligami sejak 1958. UU perkawinan 1958, yang diperbaharui 1964, menyatakan bahwa bagi mereka yang melakukan poligami maka dihukum satu tahun penjara dan denda 240 ribu franc (pasal 18).

Dua negara muslim di benua Eropa pun memasukkan poligami dalam tindak pidana yang dapat dihukum penjara, yaitu Uzbekistan dan Tajikistan.

UU Pidana Uzbekistan No. 2012-XII tahun 1994, pasal 126 menyatakan “Poligini, yaitu hidup bersama dengan paling sedikit 2 perempuan dalam satu rumah, maka dihukum denda 100 hingga 200 kali gaji minimal bulanan, atau kerja sosial sampai 3 tahun, atau dipenjara hingga 3 tahun.”

UU Pidana Tajikistan dalam pasal 170 menyatakan “poligami, melakukan pernikahan dengan dua perempuan atau lebih, dihukum denda 200-500 kali gaji minimal bulanan, atau kerja sosial hingga 2 tahun.”

Adapun negara-negara muslim yang lain seperti Maroko, Irak, Yaman, Yordania, Mesir, Aljazair dan Pakistan sebenarnya melarang poligami, tapi tidak secara tegas. Mereka membolehkan poligami dengan syarat yang ketat dan memberikan sangsi berat bagi yang melanggarnya, sama seperti Indonesia.

UU Maroko al-Mudawwanah 1957, diperbaharui 2004, pasal 31 menyatakan bahwa poligami dilarang jika suami dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil. Pasal itu juga memberikan hak bagi wanita mengajukan klausul cerai jika si suami poligami (Badriyyah al-‘Iwadi, Masâ’il Mukhtârah, Kuwait, 1982:29).

UU Irak 1959 (sebelum invasi AS) pasal 3 melarang poligami, kecuali ada kondisi yang membolehkannya seperti dalam ayat 4 yaitu berkecukupan harta untuk menghidupi isteri-isterinya dan ada kemaslahatan. Jika dikhawatirkan tidak dapat berbuat adil, maka poligami dilarang seperti dinyatakan dalam ayat 5. Bagi mereka yang tetap melakukan poligami tanpa mengindahkan ayat 4 dan 5 maka dihukum satu tahun penjara dan denda 100 dinar (ayat 6) (al-‘Iwadi, op.cit., h. 30-31).

UU Yaman 1974 pasal 11 melarang poligami, kecuali atas izin pengadilan dengan kondisi isteri mandul atau punya penyakit yang tak dapat disembuhkan. Sementara UU Yordania 1976 memperkecil ruang kemungkinan poligami. Pasal 19 memberikan ta’lik talak bagi wanita. Mereka diberikan hak untuk meminta janji suami tidak akan poligami. Jika dilanggar, maka isteri dapat mengajukan cerai ke pengadilan (al-‘Iwad, op.cit., h. 33-34).

UU Mesir 1979 pasal 6 membolehkan poligami dengan syarat mampu secara ekonomi untuk menghidupi para isteri yang dibuktikan dengan berkas-berkas pendukung. UU Aljazair 1981 pasal 4 sebenarnya melarang poligami, tapi dibolehkan jika terpaksa. Pengecualian ini tidak berlaku bagi mereka yang tak dapat berbuat adil atau tak ada alasan syar’i dan izin isteri. Isteri boleh mengajukan ta’lik talak yaitu janji suami tidak akan poligami. Jika suami poligami, maka isteri dapat mengajukan cerai (pasal 5). UU Pakistan tahun 1964 memberikan hak bagi isteri untuk mengajukan cerai ke pengadilan jika diperlakukan tidak baik atau adil. (al-‘Iwad, op.cit., h. 34-36, 38).

Menilik UU negara-negara muslim ini tampak bagi kita bahwa persyaratan poligami sangat sulit dan praktis mustahil dipenuhi. Begitu juga sangsi bagi yang melanggar cukup berat seperti dalam UU Irak. Kita juga melihat UU Maroko, Yordania, Aljazair dan Pakistan memberikan hak bagi wanita mengajukan ta’lik talak dalam akad nikah, yaitu janji suami tidak akan poligami. Jika ia melakukannya, maka isteri bisa mengajukan cerai ke pengadilan. Poin terakhir ini mungkin bisa dicontoh oleh Indonesia yaitu memberikan wanita hak ta’lik talak anti-poligami.

Jika diamati dengan mendalam, sebenarnya UU perkawinan di negara-negara muslim itu menuju ke arah pelarangan. Tapi, nampaknya, mereka masih ‘malu-malu’ untuk melarang poligami dengan tegas. Penyebabnya menurut saya karena teks QS.4:3. Tekanan kaum tradionalis begitu kuat sehingga negara belum bisa memberikan hukum yang lebih berpihak pada wanita.

Maqâsid al-Syarî’ah

Apakah teks QS.4:3 menutup kemungkinan menciptakan hukum yang lebih adil?. Semua hukum Islam mempunyai tujuan (maqâsid al-syarî’ah). Menjaga kemaslahatan adalah tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu ‘Allâl al-Fâsî (m. 1974), ulama pembaharu dan tokoh nasionalis Maroko, dalam Maqâsid al-Sharî’at al-Islâmiyyat wa Makârimiha (1991:181-185) mengajukan tiga alasan mengapa poligami harus dilarang secara tegas. Melarang poligami bertujuan menjaga kemaslahatan umum.

Pertama, mencegah akibat buruk yang dilakukan oleh perorangan untuk mencegah akibat buruk yang lebih besar (daf’u al-darar al-khâsi fî sabîl daf’i al-darar al-âm). Artinya kemaslahatan umum dikedepankan dari kemaslahatan pribadi. Al-Fâsî mengatakan bahwa melarang poligami itu merugikan orang, sebab mencegah keinginan mereka yang ingin poligami. Tetapi dengan tetap membolehkan poligami maka akan menimbulkan kerugian yang lebih besar pada masa modern seperti sekarang ini. Dampak negatif yang besar itu merugikan Islam itu sendiri. Citra islam menjadi sangat buruk.

Jika Islam berbicara peningkatan derajat wanita, maka ia tidak akan tercapai dengan adanya poligami. Bagaimana mau meningkatkan derajat wanita, kata Al-Fâsî, sementara poligami terus dipraktekkan dan diperbolehkan. Bahkan sebaliknya, wanita akan takut dengan Islam. Padahal dalam agama, Allah menganjurkan kita untuk memberi kabar gembira bukan malah menakut-nakuti. Untuk konteks ini, maka negara harus mengatur semua persoalan yang dapat menuju kemaslahatan umum, yaitu melarang poligami.

Kedua, mencegah kerusakan lebih dikedepankan daripada menarik manfaat (dar’u al-mafâsid muqaddamun ‘ala jalbil al-mashâlih). Contohnya minuman keras dan judi. Keduanya bermanfaat, tapi juga ada keburukannya. Manfaatnya mendapat untung dari hasil jual-beli khamr dan judi, tapi rugi karena merusak kesehatan dan bisa menimbulkan percekcokan dan perkelahian, karenanya dilarang. Begitu juga dengan poligami. Dikarenakan keburukan yang ditimbulkannya lebih besar dari kebaikannya, maka poligami sudah seharusnya dilarang.

Ketiga, perubahan hukum suatu perbuatan mengikuti perubahan kemaslahatannya (ikhtilâf ahkâm al-tassarrufât li-ikhtilâfi masalihiha). Pada masa Nabi dibolehkannya poligami hingga empat untuk menolak kemadaratan anak yatim piatu yang dinikahi lalu dimakan hartanya oleh suami mereka. Untuk itu, maka dibolehkan poligami. Dengan demikian, jika keadaan pada masa kini lebih baik dimana posisi wanita sederajat dengan pria dan harta gadis yatim-piatu bisa diatur oleh lembaga keuangan professional, maka, konsekwensi logisnya, poligami tidak boleh.

Berkaca pada argumentasi fikih ini, maka hukum Islam yang lebih berpihak pada perempuan sudah seharusnya diterapkan di Indonesia melalui payung hukum berupa undang-undang.

__________________________________

Tulisan ini pernah dimuat di harian Kompas, Senin, 16 Juli 2007

Leave a Reply