Fakta Sejarah: Kekhasan Hukum Islam Nusantara

Ciputat – Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-7 M. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah sudah ada hukum Islam yang diterapkan pada waktu itu. Pertanyaan ini sama seperti yang sebutkan dalam buku “Sejarah Hukum Islam Nusantara” di awal pembahasannya. “Apakah ada hukum Islam di Nusantara pada masa lampau?”

Pertanyaan tersebut juga dilontarkan sang pengarang buku, Ayang Utriza Yakin dalam mengawali diskusi di Islam Nusantara Center (INC), Kamis, 6 April 2017. Dihadiri oleh para mahasiswa pasca sarjana, peneliti dan dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hadir juga Gus Milal Bizawie memandu jalannya diskusi.

Hukum Islam di Nusantara Tidak Murni?

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN ini bertanya “Ada nggak hukum islam saat itu, baik itu hukum pidana, hukum perkawinan dan lain sebagainya”. Menurutnya, untuk menjawab itu butuh ilmu sejarah dan ilmu-ilmu bantu sejarah.

“Abad 7 – 14 tidak ada tanda-tanda sama sekali mengenai hukum Islam di Nusantara, tidak ada”, tegas Wakil Ketua LTM-PBNU ini. Menurutnya, baru pada abad 13 akhir atau awal abad 14, kita bisa bicara mengenai hukum Islam. Ditandai dengan karya Ibnu Bathutah, Ar-Rihlah.

Satu hal menarik, menurut Ayang, ternyata hukum Islam yang diterapkan di Nusantara saat itu tidak murni hukum Islam. Misalnya, hukum rajam, hukum sulak atau di Kesultanan Melaka dalam undang-undangya, yang murni hukum Islam hanya tentang pernikahan.

Ada komunikasi antara hukum Islam yang datang, hukum adat dan hukum Hindu-Budha yang ada di masyarakat sejalan dengan proses Islamisasi. Ayya mengatakan “Hukum Islam Nusantara, yaitu percampuran antara hukum Islam yang turun dari Qur’an-hadits dan pendapat para fuqaha terutama mazhab syafii dengan hukum adat setempat. Kalau di Jawa, berarti hukum adat jawa, plus hukum hindu Budha yang sudah diserap oleh adat jawa itu..”

Hukum Islam Nusantara beradaptasi dengan budaya setempat dengan perlahan tanpa ada pertentangan dari masyarakat setempat. Beradaptasi dengan kondisi dan sistem sosial politik serta ekonomi setempat secara perlahan. Praktis tidak ada pertentangan. Sehingga menghasilkan hukum Islam yang sangat lentur.

Lemahnya Hujjah Historis Kelompok Pendukung Syariat Islam

Dalam sejarahnya pun, hukum Islam ala Arab yang diterapkan secara paksa selalu tertolak. Seperti yang dilakukan oleh Putra Sultan Ageng Tirtayasa Banten. “Selama ingin menerapkan hukum ala Arab itu semua tertolak. Selalu ketika ada proses Arabisasi, selama itu pula ada penolakan-penolakan yang sangat kuat.” tandas Doktor lulusan EHESS Paris, Prancis ini.

Ayang yang sekarang aktif peneliti PPIM UIN ini menambahkan “Agak lucu jika ada yang berteriak-teriak penerapan syariat Islam. Ini membuktikan bahwa mereka itu buta sejarah”. Mereka beralasan pada masa kesultanan syariat Islam diterapkan seratus persen, ini orang-orang yang nir-sejarah. Hujjah sejarah yang dijadikan landasan kelompok-kelompok yang ingin penerapakan syariat Islam itu tidak sesuai dengan fakta sejarah. (ABD)

 

Sumber: http://pustakacompass.com/fakta-sejarah-kekhasan-hukum-islam-nusantara.

Leave a Reply